Seperti disambar petir di siang hari mendengar berita di media salah satu anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjerumus ke panti pijat. Entah benar, atau sekedar gossip murahan, yang jelas, dalam urusan 'pijit-mepijat' oleh aleg tersebut, akan melahirkan syak wasangka di kalangan masyarakat bawah.
Dalam alam sadar mereka, dan jika disederhanakan dalam keheningan, rasanya apa yang ramai diobralkan pelbagai media tersebut adalah sesuatu yang mungkin dan tidak mustahil untuk terjadi.
Entah mengapa, waktu naas itu menerpa aleg PKS tersebut yang selama ini selalu mengepankan jargon bersih, peduli dan dakwah. Partai –yang senantiasa berkampanye-- menyiapkan diri untuk menjadi gerbong besar, yang akan siap melaju bersama impian rakyat di atas rel cita-cita luhur bangsa.
Dalam pelbagai suasana, partai yang digandrungi kaum "intelektual muda" tersebut selalu menjadi prototype dalam tindakan nyata. Seakan, PKS merupakan kendaraan yang sesuai untuk mengangkut idealisme rakyat menuju perubahan kebaikan. Keberadaan PKS seakan reingkarnasi dari impian perubahan kebaikan yang telah terkubur dalam nurani mayoritas wakil rakyat. Roda pedati gradulitas politik religi PKS menjadi kabur ketika slogannya yang 'bersih dan peduli' selalu bersenyawa dengan fakta realitas di lapangan atas musibah dan perilaku kader-kadernya.
Memang perubahan tidak akan selalu datar, sesuai alam yang ditempuh, kadang mendaki kadang pula menurun. Jalan perjuangan tentu tidak selamanya mulus, karena ungkapan perjuangan sendiri adalah bagian sejoli dari kata kegagalan. Jika tidak ada kegagalan, maka untuk apa ada perjuangan?. Disitulah denamika sosial, yang senantiasa berdialektika dalam ranah kenyataan sebagai wujud dari sunnah Tuhan terhadap kodrat makhluk-Nya yang diciptakan berpasangan.
Siang dan malam merupakan ayat kauniyah ciptaan Allah yang boleh dianggap cukup mewakili contoh pasangan makhluk Tuhan tadi. Tamsil siang dan malam cukup menjadi bukti, bahwa pergantian malam yang bersama "gelap"nya dan siang dengan mentari "terang" nya akan selalu bergulir mengikuti perputaran waktu dalam zaman.
Konsekuensi(by, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009)
Ketika sebuah keputusan untuk mengkonversi dakwah dalam percaturan politik, maka disana sudah pasti akan ada aral yang merintang. Paradigma dakwah yang senantiasa berselimutkan sorban dan ayat suci itu dianggap menjadi nista ketika harus bergelimang dalam politik, mengingat area politik sudah begitu tercemar dijangkiti polusi dekadensi moral, sebagai akibat dari virus sekulerisme yang menjarakkan norma agama dari ruang praktik politik. Dengan demikian, identitas politik selalu berkolaborasi dengan kepicikan, keculasan dan bahkan cenderung untuk menegasikan sekaligus memandulkan fungsi kata halal ketika menuju muara kepentingan pragmatisnya.
Akibat dari wabah virus sekulerisme juga, seolah terjadi 'ijma' sukuti" terhadap pemisahan ruang antara dakwah dan politik. Dari sini seolah terjadi justifikasi stigmatif yang meniscayakan bahwa pelaku dakwah "dilarang" untuk berkecimpung dalam politik, meskipun politik sangat acapkali menunggangi, memperalat dan bertindak oportunistik terhadap dakwah itu sendiri.
Selain itu juga, argumentasi pemisahan ranah dakwah dan politik diinspirasikan oleh tutur sejarah yang senantiasa memposisikan kedua bidang tersebut pada ruang konfrontasi. Hal ini terlihat dalam sunnah dakwah yang sejarahnya selalu vis a vis skenario setan, baik dalam bentuknya yang "konservatif" maupun dalam design yang modern. Perjalanan pelaku dakwah (da'i) acapkali berbenturan dengan pelaku politik yang kerap menghadiahkan bilik bui kepada pelaku gerakan dakwah. (by, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009)
Kenyataan ini bahkan masih berlaku sampai saat ini dipelbagai dunia Islam. Phobianis gerakan dakwah Islam yang bersinergikan politik akan selalu dihalangi dengan pelbagai cara, baik dengan "soft power" seperti pembunuhan karakter melalui publikasi buruk media ataupun dengan "hard power" yang bersembunyi dibalik legalitas kekuasaan. Pola bentuk penghalang pertama gerakan dakwah (soft power), sering berlaku dalam negara yang berkiblat demokrasi, dimana media menjadi penguasa opini publik. Cara inilah yang digunakan oleh Barat dalam hegemonisasi pertarungan opini dengan kekuatan Islam. Sehingga gerakan dakwah Islam sangat sering dimunculkan sebagai bentuk organisasi kriminal, teroris, fundamentalis yang mesti dicurigai dan bahkan dijadikan musuh bersama (common enemy) bagi kemajuan modern Barat. Sedangkan pola bentuk kedua (hard power) dakwah politik sering digunakan oleh pemangku kekuasaan yang berkiblat otoritarian, dengan jeratan instabilitas publik dan kekuasaan negara, pegiat gerakan dakwah piltik sering diberanguskan dibalik jeruji dan bahkan berkalung tali di tiang gantungan.
Kedua kekuatan di atas dalam konteks ke-Indoensia-an, nampaknya akan selalu menjadi aral konversi dakwah politik yang "diimani" oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kontestasi dinamika politik menjelang pemilu 2009, semakin menyuguhkan fakta erabolasi dakwah poltik di atas. Kekuatan PKS dalam pemilu 2009 mendatang akan selalu menjadi duri dalam daging bagi kelompok phobianis Islam politik. Pertarungan dalam perubutan kekuasaan sebenarya sudah ditabuhkan, walau dengan cara yang tidak terbuka. Pelbagai isu miring yang menerpa PKS, baik secara institusional kepartaian maupun "penghuni" rumah PKS, mulai dari isu partai transnasional, tidak nasionalis sampai kepada isu 'panti pijat' akan selalu menjadi mesiu sekaligus martir lawan dalam mengganjal keterlibatan PKS dalam kekuasaan.
Ada beberapa argumen rasionalisasi, mengapa PKS harus disandungkan dalam dinamika perebutan kekuasaan, sehingga rumah PKS seolah heroik dan fenomenal yang akhirnya menjadi konsumsi menggiurkan oleh media publik di tanah air.
Pertama, dualisme politik dan agama dalam rekam perebutan kekuasaan di tanah air seolah telah terbantahkan oleh PKS. Asumsi yang menafikan peran agama dalam politik yang memberi simpulan bahwa politik harus berjarak dari agama ternyata sudah tidak lagi relevan lagi. Politisi PKS umumnya selalu bisa menyuguhkan cara berpolitik dengan pendekatan pendekatan agama, tanpa harus megobral simbol-simbol formalisme agama (meski seharunya tak malu mengatakan membela dan menggunakan slogan agama). Walah, terkadang, sikap gerakan politik yang bersikukuh menformalkan simbol agama dan tidak dibarengi dengan perilaku umum gerakan politisi tersebut hanya kadang akan menjadi kuburan dan senjata makan tuan bagi dakwah politik itu sendiri.
Kedua, ketika klausul pertama terjawab, maka PKS diasumsikan harus tidak boleh salah. PKS seolah harus menyerupai "jamaah malaikat" yang mesti selalu benar dan tidak boleh lagi memiliki ambisi keduniawian. Anggapan ini sepertinya menjadi konsekuensi dari konversi dakwah dan politik yang bertolak dari image dan faham dualisme politik dan dakwah.
Embrio anggapan ini bertolak dari karya "sesat" Ali Abd Raziq (yang sering menjadi sandaran kaum liberal) berjudul, 'al-Islam wa Usul al-Hukm' yang menyatakan bahwa dogma Islam hanya pada ruang spritualitas semata dan tidak berhubungan dengan domain politik, pemerintahan dan negara. Walaupun asumsi Abd Raziq tersebut telah diinsyafinya dengan pernyataan "ungkapan yang disampaikan setan melalui lidahku". Dari sini kemudian dalam perjalanan dualitas dakwah dan politik, memberi stigma timpang dan senantiasa terburu-buru dalam menggeneralisasi kekhilafan dan kesalahan para politisi pegiat dakwah.
Karenanya, jika ada diantara mereka yang sempat bersalah, maka dijadikan justifikasi akan ketidakmungkinan bersenyawanya antara dakwah dan politik.
Kedepan, perjalanan PKS sebagai alat menuju kekuasaan dengan telah mengawinkan dakwah dan politik secara penuh mesra, akan selalu menemukan kerikil dalam menapaki tujuan politiknya. Jangan sampai terkena pepatah, "nila setitik akan merusak susu sebelanga".
Bahkan, semakin jauh perjalanan yang ditelusuri maka semakin besar pula batu sandungan yang harus dilangkahi. Tentu, semakin ketengah laut nelayan berlayar, tentu semakin tinggi gelombang badai menantang.
Masalahnya, bisakah PKS membedakan mana lawan, mana kawan? Mana musuh dan mana saudara sendiri yang perlu didekati? Rasa-rasanya kok belum. Wallahu 'alam.
Dosen Fak Syariah IAIN STS Jambi. Mahasiswa Program Doktor di National University of Malaysia.(by, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009)
0 komentar:
Poskan Komentar